Tak Terima Keputusan Sepihak, TKH PT.LBP Ngadu Ke Dewan Sekadau -->
Cari Berita

Tak Terima Keputusan Sepihak, TKH PT.LBP Ngadu Ke Dewan Sekadau

03 January, 2018

Suasana Pertemuan Massa Dengan DPRD Sekadau Di Kantor DPRD Sekadau Rabu 03 Januari 2018.

SEKADAU  SeputarKapuas.com, Puluhan tenaga kerja harian (TKH) PT Landak Bhakti Palma (LBP) Nanga Mahap mengadu ke DPRD Kabupaten Sekadau Rabu 3 Januari 2018. Mereka mengadukan keberatan terhadap keputusan perusahaan secara sepihak. 

Salah seorang pekerja, Sukirman Junaidi menuturkan, pihaknya menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sekadau lantaran keberatan dengan keputusan pihak perusahaan yang dinilai merugikan. Adapun, kata dia, keberatan tersebut diantaranya adanya pengurangan harian kerja dari 26 hari menjadi 13 hari yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.

“Selain itu, lahan yang sudah diserahkan oleh masyarakat diukur langsung, digusur, ditanam tanpa ganti rugi tanam tumbuh sebelumnya. Ganti rugi tanam tumbuh itu terlalu lama dan pembayaran dicicil,” ujarnya.
Sukirman mengungkapkan, tidak ada kejelasan tentang dokumen perusahaan. Bahkan, yang juga sangat disayangkan pihak perusahaan merekrut tenaga kerja dari kabupaten lain. Hal itu yang dinilai masyarakat terjadi kesenjangan sosial yang sangat terasa.

“Penerimaan tenaga kerja harusnya lebih mengutamakan masyarakat setempat. Tapi kenyataan dilapangan jauh sekali, masalah ini kami bilang jauh panggang dari api, waktu sosialisasi janjinya manis tapi kenyataan dilapangan kami terima kenyataan pahitnya,” sesalnya.

Untuk itu, ia berharap DPRD Kabupaten Sekadau dapat membantu para pekerja dan pemilik lahan dengan menanggil pihak perusahaan. Sehingga, pihak perusahaan dapat membatalkan keputusan sepihak tersebut.

“Kami keberatan dengan keputusan yang diambil secara sepihak. Harapan kami dengan dipanggilnya pihak perusahaan, keputusan tersebut dibatalkan dan apa yang menjadi tuntutan kami dapat dipenuhi sehingga kami dapat beraktivitas dengan normal,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Teguh Arif Hardianto menuturkan, mendengar keluhan yang disampaikan tersebut pihak perusahaan dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sebab, kata Teguh, menurut tenaga kerja harian tersebut tidak ada perjanjian kerja hingga tidak ada serikat kerja.

“Investasi masuk ke daerah itu seharusnya memberikan pembelajaran dan mensejahterakan masyarakat. Jika tidak, tentu masalah sosial yang akan timbul,” kata Politisi Fraksi Nasdem itu.

Untuk itu, kata dia, pemanggilan terhadap pihak perusahaan harus dilakukan. Sehingga, diketahui apa yang menjadi penyebabnya. “Kami tidak ingin, ketidaktahuan dan ketidakadilan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Muslim yang memimpin jalannya rapat tersebut mengatakan, tenaga kerja harian tersebut mengadukan keberatan terhadap keputusan manajemen PT LBP. Adapun keberatan tersebut datang dari tenaga kerja harian dari Desa Lembah Beringin, Teluk Kebau, Sebabas, Landau Apin dan Tembaga.

“Beberapa point keputusan pihak perusahaan itulah yang menjadi keberatan masyarakat disampaikan kepada kami,” tuturnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak perusahaan secepat mungkin. “Nanti akan dijadwalkan melalui Banmus untuk memediasi masayrakat dengan pihak perusahaan,” pungkasnya.

Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Musa A, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Efendi, Hasan dan Yohanes Ayub mendengarkan aspirasi masyarakat.

Laporan : Lobun Hartanto