Ketua DAD Kembayan Sebut Namanya Dicatut Dalam Baliho Peryataan Sikap Di Simpang PT.TBS Kembayan -->
Cari Berita

Ketua DAD Kembayan Sebut Namanya Dicatut Dalam Baliho Peryataan Sikap Di Simpang PT.TBS Kembayan

26 April, 2018

Laporan Wartawan seputarkapuas, Adi

SANGGAU seputarkapuas.com,
Ketua DAD Kecamatan Kembayan Yosep Andi menyayangkan keluarnya surat pernyataan sikap yang tetpampang di simpang pabrik PT.TBS Kembayan beberapa waktu lalu terdapat kejanggalan dalam prosesnya.

Yosef Andi menyebut Temenggung secara organisasi di bawah DAD, namun ada rapat yang dilaksanakan sepihak dan diam-diam tanpa sepengetahuan Ketua DAD.

Dijelaskan Yosef Andi  dirinya merasa difitnah serta dilangkahi dan dianggap tidak mau mengurus masalah PT. TBS.
"Ada nama saya tanpa minta izin serta-merta dicantumkan dalam surat tersebut dan tidak saya tandatangani", Ungkap Yosef Andi saat pertemuan digelar beberapa waktu lalu.

Ditegaskan oleh Yoseph Andi, ada pernyataan yang dikatakan pihak tertentu,  jika DAD tidak mendukung PT. TBS akan dicabut haknya. Silakan saja hal ini dilakukan. Lebih baik saya tidak menerima hak tersebut dari pada saya menghianati masyarakat adat dayak melalui wadah DAD, tegasnya.

Penjelasan Ketua DAD tersebut diperkuat oleh Sekretaris DAD Drs. Yosep, keberadaan temenggung sama tuanya dengan masyarakat adat. Temenggung bersifat fungsional menjalankan aturan hukum adat sedangkan DAD merupakan komponen yang mewadahi adat dayak. Oleh karena itu terlalu sempit dan terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap diadakannya Pansus, seakan-akan adanya Pansus "Kiamat Dunia".

"Terkait pertemuan yang dimotori di luar DAD termasuk cacat proses. Hal ini merupakan pelanggaran etika. Pansus DPRD bekerja melaksanakan Undang-Undang MD3. Karena Pansus bekerja berdasarkan Undang-Undang untuk mencocokkan penerapan peraturan tersebut sesuai tidaknya dengan Undang-undang yang berlaku", jelasnya.

Yosep menjelaskan, Pansus dilakukan tentu untuk mencocokan aturan atau Undang-undang dengan realita atau pelaksanaannya. Hasil kerja pansus bersifat rekomendasi kepada pihak terkait. Keberadaan tersebut sunguh-sungguh memiliki azas manfaat. MABM tidak berkompetensi menghalangi Pansus dan sebaliknya Tim Pansus tidak perlu dan tidak harus komunikasi dulu kepada lembaga adat untuk memulai pelaksanaan kegiatannya.

"Jika kita menghalangi Pansus maka bisa dipidanakan. Sebaiknya kita harus mendukung Pansus tersebut, terutama dalam menangani bidang sosial kemasyarakatan. Hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemerintah tentu bukan kewenangan DAD dan MABM, namun hal yang berkaitan pelanggaran sosial kemasyarakatan barulah menjadi kewenangan DAD dan MABM ataupun Temenggung adat", jelasnya.