Plin Plan Urus PHPU Gerindra, TINDAK Nilai KPU Kalbar "Masuk Angin" -->
Cari Berita

Plin Plan Urus PHPU Gerindra, TINDAK Nilai KPU Kalbar "Masuk Angin"

16 September, 2019


PONTIANAK seputarkapuas.com
Ketua Umum LSM Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK) Indonesia, Yayat Darmawi SH, SE, MH menilai KPU Kalbar 'masuk angin' dan terindikasi meraup keuntungan dari polemik persilihan hasil perhitungan ulang (PHPU) partai Gerindra dapil Kalbar 6, Hendri Makaluasc nomor urut 1 versus Cok Hendri Ramapon
nomor urut 7.

Pasalnya, KPU Kalbar pada tanggal 11 September 2019 beberapa hari lalu,  kembali mengeluarkan keputusan, yang  seakan Cok Hendri Ramapon
nomor urut 7 berhak untuk menduduki kursi panas DPRP Provinsi Kalbar. Dan disinyalir oknum Komisioner KPU Kalbar "bermain" untuk memuluskan niat Cok Hendri Ramapon
nomor urut 7 untuk menduduki kursi DPRD Provinsi Kalbar.

Anehnya, surat keputusan yang ditandatangani empat orang Komisioner KPU Kalbar masing-masing Ramdan, Erwin Irawan, Mujiyo serta Zainab, menyebutkan pleno terbuka. Sementara diikuti hanya empat komisioner dan dilaksanakan ke Jakarta.

" Kita menduga ada oknum KPU Kalbar bermain dan meraup keuntungan atas persoalan itu. Soalnya, terlihat blunder oknum-oknum itu. Dan mengeluarkan keputusan semau mereka," ungkapnya, Minggu (15/9/2019).

Diketahui kata Yayat,
Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Bawaslu dalam keputusannya memutuskan, KPU Kalimantan Barat (Kalbar) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2019.
Dan memerintahkan KPU Kalbar untuk melakukan perbaikan dengan cara menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Provinsi Kalbar.

Masih dalam putusan yang sama, Majelis Bawaslu juga memerintahkan KPU menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kalbar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pertimbangan majelis, KPU Kalbar tindakan terlapor dan hanya memasukkan perolehan suara pelapor (Hendri Makaluasc) dengan tidak mengubah perolehan suara Partai Gerindra dan calon lain sebagaimana dilakukan oleh terlapor.

Hal itu berdampak ketidaksesuaian jumlah akhir perolehan suara untuk Partai Gerindra untuk caleg daerah pemilihan (dapil) Kalbar 6. Selain itu, hal ini juga merugikan hak konstitusional pelapor yang seharusnya ditetapkan sebagai caleg terpilih. Namun terlapor justru menetapkan caleg DPRD dapil Kalbar 6, Partai Gerindra nomor urut 7 atas nama Cok Hendri Ramapon.

Terlapor seharusnya menetapkan perolehan suara Partai Gerindra memperoleh satu kursi dengan calon terpilih atas nama Hendri Makaluasc dengan perolehan suara sebanyak 5.384 suara.

tindakan KPU Kalbar dalam menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi parpol peserta pemilu anggota DPRD Provinsi Kalbar serta menetapkan calon terpilih anggota DPRD tidak didasarkan hasil koreksi perolehan suara Partai Gerindra dan caleg.


Laporan : Adi Noyan
Editor     : Lobun Hartanto